Aksi solidaritas tak biasa dilakukan oleh siswa SMP di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Utara. Dalam video yang viral, seorang siswa SMP terlihat berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki, menuntut perbaikan infrastruktur yang dinilai mendesak.
Tuntutan Perbaikan Jalan di Perbatasan
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (31/1/2025) ini menampilkan Gilbert Christian, siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, berdiri di ruas jalan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan, hanya berupa tanah liat becek dan berlubang dalam, memaksa Gilbert melepas sepatunya demi stabilitas saat berorasi. Aksi ini turut didampingi belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Mereka membentangkan poster berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, memohon perhatian nyata pada pembangunan di wilayah perbatasan. Gilbert secara tegas menyatakan bahwa bagi pelajar di wilayah tersebut, perbaikan infrastruktur jauh lebih krusial dibandingkan program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert, menyuarakan aspirasi banyak pelajar di daerahnya.
Inisiatif Warga dan Surat Terbuka untuk Presiden
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi keaslian aksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa ini murni inisiatif warga dan siswa yang telah lama jenuh dengan kondisi jalan yang buruk. “Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi pada Minggu (1/2/2026).
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang memuat empat poin utama. Poin-poin tersebut meliputi pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan, keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN, percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi, serta permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan dari peta.
Aprem menambahkan, warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat. Namun, mereka memohon agar skala prioritas pembangunan dapat dipertimbangkan kembali. “Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegasnya.
