Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menegaskan sikapnya terkait posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). PSI berpandangan bahwa Polri harus tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI dan menolak penempatannya dalam struktur kementerian.
Supremasi Sipil dan Akuntabilitas Demokratis
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa dalam sebuah negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, wajib berada di bawah kendali sipil yang dipilih oleh rakyat. Hal ini merupakan wujud supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam kerangka negara hukum.
“Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat,” ujar Grace Natalie, seperti dikutip dari detikSulsel, Jumat (30/1/2026).
Pilihan Rasional dan Demokratis
Lebih lanjut, PSI menilai bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang paling rasional dan demokratis. Struktur ini dianggap dapat memperkuat negara hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Atas dasar itu, PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan publik,” jelas Grace.
Efisiensi Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Politik
Dari sisi tata kelola pemerintahan, struktur Polri di bawah Presiden dinilai lebih efisien karena memiliki rantai komando yang jelas. Model ini diharapkan dapat membantu menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban yang terus berkembang seiring waktu.
Grace menambahkan, keberadaan Polri di bawah Presiden juga mempermudah pertanggungjawaban politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat. Jalur akuntabilitasnya menjadi lebih jelas dalam sistem demokrasi.
“Keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat,” pungkas Grace.
