Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah untuk mengembalikan sepenuhnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sempat dipotong. Dorongan ini terutama ditujukan bagi daerah-daerah yang rentan terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrem yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.
Pentingnya Kesiapsiagaan Daerah
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan dukungan penuh partainya terhadap pengembalian TKD. Menurutnya, dalam situasi anomali iklim seperti sekarang, seluruh pemerintah daerah harus senantiasa dalam kondisi siaga. “Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga karena cuaca ekstrem dialami hampir di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Deddy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Deddy menyoroti bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat respons cepat pemerintah daerah dalam penanganan bencana sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk daerah guna menghadapi kondisi darurat.
“Ini sangat nyata kita lihat. Negara rawan bencana seperti Indonesia tidak bisa tidak, harus selalu ada anggaran yang disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran dan Penguatan Kapasitas Daerah
Lebih lanjut, Deddy Sitorus mengusulkan agar efisiensi anggaran lebih diprioritaskan pada program-program lain, bukan pada TKD daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah tidak hanya untuk penanganan bencana saat ini, tetapi juga untuk upaya mitigasi dan edukasi kebencanaan di masa mendatang.
“Kami berharap efisiensi dilakukan untuk program-program lain dulu. TKD perlu dikembalikan agar pemerintah daerah lebih berdaya,” pintanya.
Keadilan Ekologis dalam Kebijakan
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menambahkan bahwa sikap partai sejalan dengan penekanan politik ekologi yang diusung dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Ia menilai evaluasi berbagai kebijakan perlu dilakukan demi mewujudkan keadilan ekologis dari hulu ke hilir.
“Seluruh jajaran partai, baik eksekutif maupun legislatif, wajib menjalankan garis kebijakan ekologi partai. Kita harus melakukan perombakan menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak membawa keadilan ekologis,” kata Hasto.
Bantuan Kemanusiaan untuk Jawa Barat
Di tengah meningkatnya kasus banjir dan longsor, PDIP juga menunjukkan kepedulian dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jawa Barat. Bantuan tersebut mencakup dua unit mobil klinik berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan memadai, serta pengerahan relawan medis.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan Relawan Kesehatan telah aktif bergerak di berbagai wilayah terdampak bencana, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat.
“Untuk Jawa Barat, khususnya wilayah yang terdampak longsor, kami mengirimkan relawan kesehatan yang sudah dilatih dan siap membantu masyarakat,” ungkap Hasto.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, merinci bahwa mobil klinik tersebut dilengkapi dengan fasilitas seperti klinik gigi, klinik mata, USG, layanan penyakit dalam, laboratorium, hingga apotek. Tim medis yang ditugaskan terdiri dari dokter dan perawat.
“Hampir seluruh Jawa Barat terdampak bencana. Kami fokus bergerak membantu rakyat, ini gotong royong kader partai,” tutup Ribka.
