Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyatakan dukungan terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai idealnya institusi Polri berada di bawah langsung Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum PP Polri, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri (BHD), menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah Korps Bhayangkara.
Komitmen Tegak Lurus dan Jaga Nama Baik Institusi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026 di Jakarta pada Kamis (29/1/2026), Bambang Hendarso Danuri menyatakan dukungannya secara eksplisit. “Saya mendukung kedudukan Polri di bawah Presiden,” ujar BHD. Ia juga menginstruksikan seluruh purnawirawan Polri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengkhianati atau mencederai nama baik institusi. “Penegasan bahwa PP Polri tetap memiliki komitmen tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat. Instruksi tegas agar seluruh purnawirawan Polri tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara,” tegasnya.
Posisi Strategis Polri di Bawah Presiden
Menanggapi dukungan tersebut, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan posisi strategis. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komjen Dedi mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh PP Polri. Ia memastikan bahwa dukungan ini akan menjadi motivasi besar bagi jajaran Polri untuk terus melaksanakan transformasi secara menyeluruh. “Dukungan ini menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus melaksanakan transformasi secara menyeluruh. Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi strategis dalam memperkuat reformasi serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, humanis, dan berkeadilan,” jelas Dedi.
Transformasi Menuju Polri Presisi
Lebih lanjut, Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri untuk menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental. Tujuannya adalah membangun institusi kepolisian yang modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.
“Transformasi Polri bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya satu, menghadirkan Polri yang semakin presisi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, para purnawirawan, akademisi, serta seluruh elemen bangsa dalam mengawal keberlanjutan transformasi institusi.
Melalui momentum Munas VI PP Polri Tahun 2026, Dedi berharap semangat kebersamaan, pengabdian, dan loyalitas kepada bangsa dan negara terus terjaga. Hal ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Polri dalam mendukung kebijakan nasional serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. “Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Transformasi Polri menuju Polri Presisi,” pungkas Dedi.
