Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Forum yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Arahan untuk Implementasi Program Prioritas
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa Rakornas 2026 akan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah mendukung implementasi program prioritas Presiden.
“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Lokasi dan Peserta Rakornas
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 akan diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026). Acara ini akan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepala daerah dan Forkopimda.
Presiden Prabowo tidak hanya membuka acara, tetapi juga dijadwalkan memberikan arahan kepada para peserta. Ia akan menyampaikan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 dan strategi untuk kinerja yang lebih baik di tahun 2026.
Peran Kepala Daerah dan Forkopimda
Benni menekankan pentingnya peran kepala daerah dan Forkopimda dalam memastikan keberhasilan program prioritas Presiden. Mereka dianggap sebagai motor penggerak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Oleh karena itu, Rakornas ini menjadi sarana krusial untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan menyinergikan langkah kebijakan antara pusat dan daerah. Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga negara, serta unsur TNI dan Polri sebagai narasumber dalam sesi tematik.
Sesi-sesi tersebut akan membahas berbagai topik strategis, termasuk sinergi kebijakan ekonomi dan energi, serta kedaulatan pangan berkelanjutan. Diperkirakan sekitar 4.487 peserta akan hadir, meliputi pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
