Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1) malam. Pertemuan yang berlangsung selama lima jam ini membahas berbagai isu strategis dalam dan luar negeri.
Diskusi Mendalam dengan Tokoh Oposisi dan Akademisi
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin awalnya menginformasikan pertemuan tersebut melibatkan tokoh-tokoh yang disebutnya sebagai ‘oposisi pemerintah’. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi mengklarifikasi bahwa pertemuan itu lebih tepat disebut sebagai dialog dengan tokoh masyarakat yang terbuka untuk menerima masukan.
“Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo Hadi, Sabtu (31/1).
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo menjelaskan program-program pemerintah yang telah dijalankan selama lebih dari satu tahun terakhir, yang semuanya berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Abraham Samad Ungkap Isi Pertemuan 5 Jam
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung selama lima jam. Ia hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua KPK.
“Jadi saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang ya diundang, saya lupa. Tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada 1 lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat. Dan saya Profesor Dr Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa gitu ya, saya agak lupa,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2).
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memaparkan program-program pemerintah, termasuk hasil pertemuannya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tamu undangan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan ide mereka.
Fokus Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Kepolisian
Abraham Samad mengungkapkan bahwa ia diminta memberikan pandangan mengenai peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Samad menekankan pentingnya membuat roadmap pemberantasan korupsi yang menyentuh akar permasalahan agar lebih efektif.
“Pertama saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya, jadi dia harus menyentuh akar permasalahannya agar supaya efektif,” ucap Samad.
Samad juga menyoroti empat hal yang harus diperhatikan terkait IPK berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yaitu foreign bribery, trading influence, elite enrichment, dan commercial bribery.
Menjawab pertanyaan Presiden Prabowo mengenai kondisi KPK saat ini, Samad mengaitkannya dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang dinilainya memangkas kewenangan dan independensi lembaga antirasuah tersebut.
“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” sebutnya.
Samad juga mengkritisi proses rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilainya mengabaikan masukan masyarakat, serta mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK.
Penyelamatan SDA dan Sikap Terhadap Oligarki
Selain isu korupsi, pertemuan juga membahas reformasi kepolisian dan upaya penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA). Samad menyatakan bahwa fokus pemberantasan korupsi dapat diarahkan pada penyelamatan SDA untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita,” kata Samad.
Presiden Prabowo juga menyampaikan pandangannya mengenai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia tidak bersifat harga mati dan dapat ditarik jika menimbulkan mudarat bagi Palestina.
Terakhir, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memerangi oligarki yang mengganggu sumber daya alam.
“Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” imbuh Samad.
