Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyikapi keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. PDIP secara tegas menyatakan preferensinya untuk mendorong upaya perdamaian melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dorongan Melalui PBB
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan sikap partainya dalam sebuah pernyataan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Sabtu (31/1/2026). “Sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, Indonesia seharusnya lebih memfokuskan diri pada penguatan sistem internasional yang berkeadilan dan damai melalui PBB. Ia menekankan pentingnya Indonesia dalam membangun solidaritas dengan negara-negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang selama ini telah ditunjukkan melalui kepemimpinan Indonesia. “Itu yang harus ditonjolkan,” tegasnya.
Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia
Hasto Kristiyanto lebih lanjut menguraikan bahwa partainya mendorong upaya perdamaian global dengan mengacu pada sistem internasional yang berkeadilan. Ia mengingatkan kembali jejak rekam Indonesia dalam memprakarsai gerakan perdamaian dunia, seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).
“Sejarah politik luar negeri Indonesia sudah menunjukkan rekam jejaknya melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan CONEFO. Hal ini harus menjadi daya leverage kita untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” tambah Hasto.
Konteks Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace
Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace ini diambil menyusul kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perkenalan anggota dewan tersebut yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Perkenalan ini berlangsung dalam agenda annual meeting di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026), yang dipimpin langsung oleh Donald Trump. Presiden Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian dalam acara tersebut.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini bertujuan untuk memastikan proses transisi di Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara atau two-state solution, dan bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Indonesia berencana menggunakan partisipasinya di Dewan Perdamaian untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil di Palestina.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat menyatakan bahwa Board of Peace dinilai tidak berpihak kepada Palestina dan meminta Indonesia untuk keluar dari forum tersebut.
