Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum menahan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa fokus saat ini adalah menghitung kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus tersebut.
Fokus Hitung Kerugian Negara
“Karena memang hari ini pemeriksaannya masih fokus dilakukan oleh BPK, yaitu untuk menghitung kerugian keuangan negara. Karena memang pasal yang digunakan dalam tugas tindak pidana korupsi ini adalah Pasal 2, Pasal 3, yaitu kerugian keuangan negara,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).
Budi menambahkan, penghitungan kerugian negara ini dilakukan terlebih dahulu untuk melengkapi berkas penyidikan. Setelah proses tersebut tuntas, Yaqut dapat ditahan dan kasusnya segera disidangkan.
“Jadi begini, pasca seluruh penghitungan kerugian negara itu tuntas dilakukan oleh kawan-kawan BPK, nanti KPK mendapatkan laporan resminya, hasil akhir kalkulasi PKN-nya atau penghitungan kerugian negaranya itu untuk melengkapi berkas penyidikan. Tentu progres berikutnya adalah bisa dilakukan penahanan, kemudian nanti bisa segera limpah juga dari penyidikan ke penuntutan sehingga nanti kemudian berproses di persidangan,” jelasnya.
Dengan berkas perkara yang lengkap, masyarakat diharapkan dapat mengetahui detail kasus kuota haji secara transparan.
“Ketika di persidangan semuanya terbuka, jadi masyarakat bisa mengakses informasinya, dakwaannya, fakta-fakta persidangannya seperti apa,” ucap Budi.
Budi juga menekankan bahwa keterbukaan informasi akan mencakup kemungkinan majelis hakim meminta saksi untuk dihadirkan.
“Termasuk juga nanti ketika di persidangan, majelis hakim misalnya meminta untuk menghadirkan saksi, untuk bersaksi, ya itu juga bisa terbuka. Bisa diakses informasinya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Yaqut Diperiksa Hampir 5 Jam
Sebelumnya, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas telah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Pantauan di lokasi pada Jumat (30/1/2026), Yaqut diperiksa penyidik KPK selama hampir lima jam. Ia tiba pada pukul 13.16 WIB dan keluar dari gedung KPK pada pukul 17.43 WIB.
Saat ditanya awak media, Yaqut irit bicara dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada penyidik KPK mengenai materi pemeriksaannya. Ia keluar gedung dengan dikawal petugas keamanan menuju mobilnya.
Kronologi Kasus Korupsi Kuota Haji
Kasus ini bermula dari pembagian tambahan 20 ribu kuota haji untuk tahun 2024 saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan ini bertujuan mengurangi antrean jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai lebih dari 20 tahun.
Sebelumnya, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu. Dengan tambahan tersebut, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu.
Permasalahan muncul ketika kuota tambahan tersebut dibagi rata, 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia.
Akibat kebijakan ini, Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024. KPK menyebutkan kebijakan era Yaqut tersebut menyebabkan 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat pada 2024, justru gagal berangkat.
Hasil penyidikan KPK menetapkan Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. KPK mengklaim telah mengantongi bukti yang cukup dari penetapan tersangka tersebut.
