Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai namanya yang kerap disebut dalam kasus korupsi yang melibatkan para menterinya di era Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan atau perintah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Keterkaitan Kebijakan Presiden dengan Program Menteri
Jokowi mengakui bahwa setiap program kerja yang dijalankan oleh para menteri sejatinya berasal dari kebijakan, arahan, dan perintah presiden. Hal ini yang menurutnya menyebabkan namanya selalu terseret ketika ada kasus yang menimpa menterinya.
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, seperti dilansir detikJateng, Jumat (30/1/2026).
Penegasan Tidak Ada Perintah Korupsi
Meskipun demikian, Jokowi secara tegas membantah telah memerintahkan atau mengarahkan para menterinya untuk melakukan korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada,” ungkapnya.
Ia kembali menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh setiap menteri memang merupakan kebijakan yang berasal dari Presiden.
“Ya, ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden,” jelasnya.
Menteri yang Menyebut Nama Jokowi di KPK
Sebelumnya, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, seperti Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas, dan Dito Ariotedjo, pernah menyebut nama Presiden Jokowi saat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus terbaru adalah Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Ia menyebut nama Jokowi saat memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji.
“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail,” kata Dito di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).
