Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional yang disebutnya sebagai ‘oposisi’ pada Jumat malam (31/1/2026). Pertemuan ini, menurut Sjafrie, bertujuan untuk membahas pengelolaan negara yang lebih baik.
Diskusi Pengelolaan Negara dan Potensi Kebocoran Anggaran
Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas bagaimana seluruh pihak dapat berkontribusi dalam pengelolaan negara. Ia menyoroti adanya pihak-pihak, baik dari swasta maupun oknum pemerintah, yang diduga merugikan negara melalui praktik yang tidak sesuai regulasi atau kebocoran anggaran. “Bahkan saya menerima (laporan) kurang lebih Rp 5.777 triliun (dari) bank Himbara yang menyalurkan kepada korporasi. Padahal kita punya APBN Rp 300 sekian triliun. Ke mana kebocoran (anggaran) itu?” ujar Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia di Cibodas, Bogor, dilansir Antara.
Presiden Prabowo, lanjut Sjafrie, ingin mengajak para tokoh tersebut untuk bersama-sama membenahi negara. “Oleh karena itulah, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus realistis melihat situasi. Kita jangan tutup-tutupi keadaan yang bisa membuat negara kita itu kesulitan,” jelasnya.
Ia juga mengimbau insan pers untuk turut membantu pemerintah melalui pemberitaan yang informatif, sebagai bentuk keterlibatan dalam membela hak-hak rakyat. “Kalau negara sulit, yang paling sulit itu rakyat. Karena keberpihakan kita terhadap rakyat harus kita tunjukkan secara moral dan tindakan,” tegas Sjafrie.
Klarifikasi Istana dan Bantahan PDIP
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tersebut bukanlah dengan tokoh oposisi, melainkan dengan tokoh masyarakat yang terbuka untuk berdialog dan memberikan masukan. “Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta Selatan.
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan negara. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, yang berdiskusi mengenai kepemiluan, dan mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji, yang membahas penegakan hukum. “Macam-macam di situ ada beberapa banyak,” tutur Prasetyo.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dan dipastikan tidak dihadiri oleh ketua umum partai politik.
Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membantah adanya pertemuan tokoh PDIP dengan Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan berperan sebagai penyeimbang, bukan oposisi. “PDI Perjuangan bukan oposisi, kami penyeimbang, dari PDI Perjuangan tidak ada yang bertemu dengan Presiden,” kata Guntur Romli.
Guntur menambahkan bahwa keprihatinan publik seharusnya dijawab dengan tindakan nyata pemerintah, bukan sekadar pertemuan. “Lagi pula, keprihatinan publik harusnya dijawab dengan tindakan nyata pemerintah sebagai solusi, jangan terlalu banyak pertemuan apalagi ‘omon-omon’,” ujarnya.
