Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Senin (26/1/2026) diwarnai perdebatan sengit antara anggota dewan Sigit Purnomo alias Pasha dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Perdebatan ini dipicu oleh pertanyaan Pasha mengenai fokus program Kementerian PPPA.
Pasha Pertanyakan Program Pemberdayaan Perempuan
Pasha, yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI, menyatakan kebingungannya terhadap program-program yang dijalankan oleh Kementerian PPPA. Ia merasa belum pernah diajak melihat program pemberdayaan perempuan yang benar-benar berjalan dan tidak memerlukan pendampingan lebih lanjut.
“Saya pribadi bingung karena hampir sama sekali kita nggak tahu sebenarnya yang dibikin Kementerian PPPA ini apa,” ujar Pasha. Ia menambahkan, “Kok kita ke daerah selama ini turun itu yang beririsan dengan Kementerian PPPA, yang prinsip ya, bukan sekedar sosialisasi. Kita belum pernah diajak Bu Menteri ini dari program Kementerian PPPA, khsusunya pemberdayaan yang betul-betul sudah berjalan, tidak perlu lagi dilakukan pendampingan ini yang mana?”
Lebih lanjut, Pasha menilai bahwa program-program yang dibacakan dari Kementerian PPPA lebih banyak berfokus pada isu kekerasan, penculikan, hingga perlindungan hukum terhadap perempuan. Ia membandingkan hal tersebut dengan peran kepolisian.
“Dari sekian halaman yang saya baca itu, semuanya persoalan tentang perempuan, kekerasan, penculikan, jadi ini sebetulnya Kementerian atau Polres? Tidak ada satu poin yang saya lihat ini betul-betul memberdayakan,” kata Pasha.
Pasha juga menyoroti program-program yang mendukung inisiatif Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, seperti MBG, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih. Ia heran karena tidak ada satupun yang secara spesifik menyinggung pemberdayaan perempuan, termasuk profesi seperti guru madrasah, guru ngaji, maupun guru honorer yang mayoritas adalah perempuan.
“Di mana guru-guru madrasah? Ini guru-guru banyak perempuan. guru ngaji kok nggak ada? Ini juga perempuan. Guru honorer yang skarang sedang perjuangkan mereka punya hidup ini, juga banyak eprempuan. Tapi tak ada disinggung di sini,” ucapnya.
Veronica Tan Jelaskan Peran KemenPPPA
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menjelaskan bahwa Kementerian PPPA mengurus sekitar 50 persen populasi Indonesia yang berjenis kelamin perempuan dan sepertiga anak-anak. Ia mengakui bahwa dengan anggaran yang terbatas, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjalankan program.
“KemenPPPA memang kalau dibilang kita ini ngurusin setengah perempuan seluruh Indonesia yang artinya itu 50 persen adalah perempuan dan sepertiganya adalah anak dan itu kalau dihitung dua pertiga dan dengan budget yang begitu kecil memang sangat susah kalau kita tidak melakukan kolaborasi,” ujar Veronica.
Namun, Pasha kembali menyela, menilai penjelasan Veronica Tan masih berputar pada isu hukum dan perlindungan, mirip dengan peran Komnas Perempuan. Ia mempertanyakan definisi pemberdayaan perempuan yang sesungguhnya.
“Izin Pimpinan, mohon maaf sekali, Pimpinan. Ini dari penjelasan Ibu Wamen kok saya melihat ini seperti keluar dari koridor, itu gimana ya menjelaskannya, saya nggak ngerti, apa kita ini paham apa nggak sebenarnya rapat ini. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh, definisi pemberdayaan perempuan apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan apa sebenarnya Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh,” kata Pasha.
Pasha juga menyinggung pentingnya memberdayakan seluruh perempuan Indonesia, termasuk lansia produktif dan perempuan yang tidak memiliki pasangan.
“Pimpinan kalau di luar negeri Pak, janda-janda pun produktif, lansia itu juga produktif, KemenPPPA tidak bicara itu dari tadi. Supaya kita ini rapat ini arahnya jelas, kita ini masih banyak loh di Jakarta khususnya Pak, banyak ini kita punya lansia-lansia tidak diproduktifkan Pak,” ujar Pasha.
Wamen PPPA Minta Kesempatan
Menanggapi kritik Pasha, Veronica Tan meminta kesempatan untuk dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai program pemberdayaan perempuan. Ia mengakui bahwa dirinya dan Menteri PPPA masih baru dalam mengemban tugas dan memerlukan waktu untuk belajar.
“Terima kasih Pak, nanti tahun ini kita jalan bareng he-he-he…, kasih kita kesempatan Pak, kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng, tapi kami mengapresiasi banget karena kami di-support sama Komisi VIII,” imbuhnya.
