Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan apresiasi mendalam kepada Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria. Apresiasi ini diberikan atas langkah cepat Dony dalam menginisiasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar).
Andre menjelaskan bahwa Dony Oskaria juga telah berkontribusi dalam pembangunan huntara di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. “Ini bukan sekadar membangun tempat tinggal sementara, tetapi membangun kembali kehidupan masyarakat yang terdampak. Komisi VI DPR RI akan terus mengawal agar pembangunan huntara ini berjalan tuntas dan berkelanjutan,” ujar Andre kepada wartawan pada Sabtu (31/1/2026). Andre juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra.
Program huntara ini dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terdampak bencana secara masif, termasuk Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembangunan huntara dimulai sejak fase awal pascabencana untuk mencegah masyarakat berlarut-larut dalam kondisi darurat tanpa kepastian tempat tinggal.
Lebih dari sekadar penyediaan bangunan fisik, pembangunan huntara juga dilengkapi dengan fasilitas sosial yang memadai. Fasilitas tersebut meliputi balai pertemuan, lapangan olahraga, dan ruang bermain anak, yang semuanya bertujuan untuk mendukung pemulihan psikososial warga pascabencana.
Andre menilai Dony Oskaria menunjukkan respons yang sangat cepat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga menekankan perhatian Dony terhadap kualitas hidup para penyintas atau korban bencana. Andre mendorong agar program pembangunan huntara ini dapat diperluas ke daerah lain yang masih membutuhkan.
“Kita dorong agar pembangunan huntara menjangkau lebih banyak daerah. Prinsipnya, negara harus hadir secara cepat dan berkelanjutan,” katanya. Menurutnya, skala dampak bencana yang besar menuntut adanya kesinambungan program agar proses pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh.
Andre menambahkan, berdasarkan data yang diterima oleh Komisi VI DPR RI, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan untuk wilayah Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. “Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntara di seluruh Sumatera Barat agar seluruh penyintas bencana dapat segera menempati hunian yang layak dan manusiawi,” tegas Andre, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre Rosiade menegaskan bahwa keterlibatan Danantara dalam penanganan dampak bencana merupakan cerminan kehadiran negara yang nyata dan responsif. Hal ini secara khusus menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat akan hunian yang layak dan aman.
Pembangunan huntara di Sumbar difokuskan pada wilayah-wilayah yang terdampak banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya. Program ini menjadi bagian krusial dari upaya percepatan pemulihan pascabencana sekaligus memberikan kepastian hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Melalui percepatan pembangunan huntara ini, diharapkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dapat berlangsung lebih terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama dalam seluruh proses ini.
