PADANG – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi Irigasi Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (30/1/2026). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur air yang rusak parah akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir Bandang
Banjir bandang yang menerjang kawasan Gunung Nago dan umumnya Batang Kuranji menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Tidak hanya Irigasi Gunung Nago, namun jembatan, jalan, dan aliran sungai dari kawasan Batu Busuk hingga Pasar Baru juga terdampak. Akibatnya, ratusan rumah dilaporkan rusak dan hanyut terbawa arus sungai. Kerusakan ini berdampak langsung pada sistem pengairan pertanian dan pasokan air bersih bagi sebagian warga.
Peninjauan ini dihadiri pula oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala BWSS V Padang Naryo, jajaran kepala balai Kementerian PU di Sumatra Barat, serta direksi BUMN Karya.
Prioritas Nasional untuk Pemulihan Air Bersih dan Pertanian
Andre Rosiade menekankan pentingnya pembangunan ulang irigasi tersebut sebagai kunci pemulihan krisis air bersih di Kota Padang. Ia juga menegaskan bahwa perbaikan ini akan menjamin keberlanjutan pengairan pertanian dan keselamatan infrastruktur warga di sepanjang aliran sungai.
“Alhamdulillah, kehadiran Pak Menteri PU hari ini di Gunung Nago, Batang Kuranji memastikan bagaimana kondisi lokasi ini akan diperbaiki. Mulai dari jembatan, jalan, irigasi hingga aliran sungai dari kawasan Batu Busuk sampai Gunung Nago, Pasar Baru, dan wilayah di bawahnya,” ujar Andre Rosiade.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan Sungai Batang Kuranji dan jaringan irigasi Gunung Nago telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menangani kebutuhan dasar masyarakat secara terpusat.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak ada lagi irigasi pusat atau daerah. Kalau menyangkut kehidupan dasar masyarakat, semuanya ditangani pusat,” tegas Dody.
Anggaran Besar untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk penanganan darurat pascabencana di Sumatera Barat. Sementara itu, untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, disiapkan anggaran sebesar Rp 2 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp 2,6 triliun untuk seluruh wilayah Sumbar.
Selain perbaikan irigasi dan sungai, Kementerian PU juga mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumur bor sebagai solusi cepat mengatasi krisis air bersih. Untuk Kota Padang, dibutuhkan sekitar 212 titik sumur bor, dengan target pengerjaan lebih dari 50 titik pada tahap awal sebelum Ramadan.
“Target kami sebelum Ramadan. Sumur bor ini rata-rata di atas 50 meter, dan kualitas airnya akan kami pastikan dengan filter agar layak digunakan masyarakat,” jelas Dody.
Skema Padat Karya untuk Masyarakat Terdampak
Dalam proses rehabilitasi, pemerintah juga mengedepankan skema padat karya. Tujuannya agar masyarakat terdampak banjir dapat terlibat langsung dalam pemulihan infrastruktur dan memperoleh penghasilan selama masa pemulihan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan. “Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri PU dan dukungan DPR RI, khususnya Pak Andre Rosiade, yang langsung turun ke lapangan dan memastikan pembangunan kembali infrastruktur vital pascabencana,” ujar Mahyeldi.
