JAKARTA – Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, mendesak percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga kabupaten di Sumatera Utara. Ia meminta pejabat daerah dan Polri untuk menyusun strategi aktif dalam mengatasi kendala di lapangan.
Dorongan ini disampaikan Richard setelah melakukan diskusi langsung dengan para pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan bupati dan pejabat terkait memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Richard mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi praktis serta arahan koordinasi kepada instansi terkait.
Peninjauan dan diskusi ini dilakukan saat Richard meninjau penanganan banjir serta pemulihan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Humbahas, pada Rabu (28/1/2026).
Detail Pembangunan Huntara di Tapanuli Selatan
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan huntara direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 883 unit huntara terpusat dan 113 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebar di empat desa.
Richard menjelaskan, di Desa Simarpinggan, target pembangunan 186 unit huntara telah selesai, didanai oleh Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, sebanyak 88 unit telah rampung dengan pendanaan dari BNPB. “Huntara di desa Aek Latong didanai oleh BNPB. Di Simantohir, direncanakan akan dibangun 134 unit huntara dan saat ini telah rampung sebanyak 78 unit,” tuturnya.
Untuk huntara di Desa Napa, yang didanai Kementerian PU, direncanakan 245 unit dan ditargetkan 145 unit rampung pada Februari. Selain itu, 133 unit huntara mandiri direncanakan di Tapanuli Selatan, dengan 64 unit telah selesai dibangun menggunakan dana BNPB.
Aspirasi Masyarakat dan Solusi
Masyarakat setempat menyampaikan aspirasi kepada Wakasatgas agar setiap titik huntara dilengkapi tempat ibadah dan taman bermain. Kebutuhan air juga menjadi perhatian, dengan permintaan tambahan sumur bor di setiap lokasi. Richard Tampubolon memberikan arahan mengenai instansi dan pejabat pusat yang perlu dikoordinasikan untuk mengatasi masalah ini.
Perkembangan di Tapanuli Tengah dan Humbahas
Di Tapanuli Tengah, pembangunan huntara direncanakan sebanyak 106 unit dan seluruhnya telah rampung. Rinciannya meliputi 67 unit rusunawa, 15 unit huntara di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Muara Sibuntuon.
Terkait usulan penggunaan lahan PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap), Richard mengarahkan bupati untuk bersurat kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR.
Masalah persawahan yang terdampak bencana juga diangkat. Masyarakat mengharapkan program cetak sawah yang dijanjikan dapat dilaksanakan, bukan diganti program optimalisasi lahan (oplah).
Sementara itu, pembangunan huntara di Kabupaten Humbahas belum berjalan. Meskipun demikian, Pemda Humbahas telah menyiapkan lahan. Richard Tampubolon meminta Dirjen Bina Marga menindaklanjuti usulan untuk memasukkan pembuatan jalan baru dan perbaikan jembatan akibat bencana ke dalam program Inpres jalan daerah.
Peninjauan lapangan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Richard Tampubolon sebagai Kasum NI ke wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Rombongan memulai peninjauan menggunakan helikopter, dilanjutkan kunjungan ke dapur umum, SD Hutanabolon 2, dan pembangunan jembatan di Desa Sigiring-Giring.
