Berita

Abraham Samad Ungkap Diskusi 5 Jam Prabowo dengan Tokoh: Bahas Korupsi hingga Oligarki

Advertisement

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membeberkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang berlangsung selama lima jam di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang digelar pada Jumat (30/1/2026) sore hingga malam itu, dihadiri oleh Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg, Sjafrie, Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, serta Profesor Dr. Siti Zuhro dari BRIN dan beberapa tokoh lainnya.

Prabowo Paparkan Program dan Hasil Davos

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program pemerintah dan hasil perjalanannya ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Abraham Samad mengatakan bahwa Prabowo tampak santai dan sesekali bercanda saat mempresentasikan program-programnya, termasuk terkait penyelamatan sumber daya alam.

“Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan. Jadi cukup lam, jadi memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat. Tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita nggak sempat makan malam,” ujar Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).

Pemberantasan Korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi

Abraham Samad mengungkapkan bahwa dirinya diminta pandangan mengenai cara meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menyentuh akar permasalahan agar lebih efektif. Ia juga menekankan empat hal yang harus diperhatikan merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yaitu foreign bribery, trading influence, elite enrichment, dan commercial bribery.

Menanggapi pertanyaan Prabowo mengenai penurunan kinerja KPK, Samad menilai revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi salah satu faktor penyebabnya. Revisi tersebut dianggap memangkas kewenangan KPK dan menempatkannya di bawah rumpun eksekutif, padahal lembaga antikorupsi seharusnya independen sesuai UNCAC.

“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” jelas Samad.

Samad juga menyoroti masalah rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilainya mengabaikan masukan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa rekrutmen yang bermasalah menjadi salah satu penyebab integritas dan moralitas pimpinan KPK terdahulu hancur.

Advertisement

Lebih lanjut, Samad mempermasalahkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK. Ia menilai TWK merupakan rekayasa pimpinan KPK sebelumnya untuk menyingkirkan pegawai yang berintegritas.

Reformasi Kepolisian dan Penyelamatan Sumber Daya Alam

Dalam diskusi tersebut, para tokoh juga diminta tanggapannya mengenai reformasi kepolisian. Seluruh tamu yang hadir sepakat bahwa reformasi kepolisian adalah sebuah keharusan. Selain itu, penyelamatan sumber daya alam (SDA) juga menjadi topik pembahasan, terutama terkait pembentukan Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara (PKH).

Samad menyatakan bahwa upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat menjabat pimpinan KPK, meskipun saat itu belum ada satgas. “Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita,” tuturnya.

Indonesia dalam Board of Peace dan Perang Melawan Oligarki

Presiden Prabowo juga menyampaikan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia bukanlah harga mati dan dapat menarik diri jika menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza.

Terakhir, Abraham Samad mengungkapkan tekad Prabowo untuk memerangi oligarki yang mengganggu sumber daya alam. Prabowo menegaskan akan mengejar dan tidak akan bernegosiasi dengan oligarki yang mengambil keuntungan dari SDA.

“Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” pungkas Samad.

Advertisement